Jabodetabektoday. com – Bogor – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengatasi persoalan kawasan kumuh bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) disambut baik anggota Dewan komisi IV
Komisi IV membedah laporan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disampaikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor. Terkait hal itu pembangunan rumah layak huni juga menjadi prioritas.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menyampaikan berdasarkan laporan 2023 yang diterima Komisi IV DPRD Kota Bogor, terdapat 400.098 orang yang masuk ke dalam DTKS yang menjadi penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah.
Angka tersebut terbilang fantastis, sebab jika merujuk kepada jumlah penduduk Kota Bogor yang berjumlah 1.122.772 jiwa, maka 35,63 persen warga Kota Bogor masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.
Hal ini menyusul tempat layak huni dari pemukiman kumuh dijadikan pemukiman layak huni bagi STKS.
Hal ini menyusul tidak adanya lagi Progam Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dihadirkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2024 ini. (Hais)
