Jabodetabektoday.com ,Jakarta – Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai Kebijakan Ganjil Genap belum optimal untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina saat membacakan rekomendasi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) Paparan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2023.
“Kami merekomendasikan agar Dinas Perhubungan merumuskan regulasi lain sebagai upaya pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Kebijakan ganjil genap masih tidak efisien menurunkan tingkat kemacetan,” kata Wa Ode pada rapat Banggar di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/8).
Salah satu usulan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta yakni, memperbanyak pembangunan terowongan bawah tanah atau underpass.
“Kayanya sudah tidak bisa kita memperlebar jalan, karena sudah padat. Mendingan kalau ada anggaran, bikin saja bawah tanah,” kata Wa Ode.
Ia yakin, terowongan bawah tanah dapat menjadi solusi jangka panjang menjawab persoalan kemacetan hingga kendaraan yang terus tumbuh di Jakarta.
“Misalnya kita naik subway muncul di Tanah Abang, atau turun di kolong munculnya di Blok M. Cuma ini kan harus jangka panjang,” tutur Wa Ode.
Selain itu, kata dia, penting bagi Pemprov DKI bekerja sama dengan lembaga masyarakat untuk menggencarkan sosialisasi. Tujuannya, meningkatkan minat warga Jakarta menggunakan transportasi umum.
“Sosialisasi mengajak masyarakat untuk peduli sama transportasi umum, itu kan harus ada teladan, ada contoh,” ucap Wa Ode.
Termasuk di antaranya menggencarkan kampanye tentang budaya berjalan kaki. Hal itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta.
Seperti halnya yang telah diterapkan oleh warga Singapura. Masyarakat digiring untuk menggunakan sepeda, berjalan kaki, atau skuter listrik sebagai alat transportasi alternatif, terutama untuk jarak pendek.
“Contoh kalau kita ke Singapura, orang-orang kan lebih banyak jalan kaki,” tandas Wa Ode.
