Jaboderabeltoday.com, JAKARTA- Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 di Ruang Bahari, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Kamis (21/3).
Kegiatan Musrenbang yang rutin digelar setiap tahunnya menjadi landasan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.
Dimana, usulan aspirasi masyarakat Jakarta Utara yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2025 dan membutuhkan dukungan dari perangkat daerah berupa pembangunan tanggul pengaman pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sebagai upaya penanggulangan banjir rob di pesisir Utara Jakarta, pembangunan turap Kali Cakung Lama (KCL) Pegangsaan Dua yang merupakan upaya penanggulangan banjir di Kelapa Gading dan Cilincing.
Serta adanya perbaikan jalan disepanjang Jalan Akses Marunda untuk mendukung aktivitas perekonomian kemudian pada beberapa Puskesmas Kecamatan perlu adanya perluasan ruang untuk mengakomodasi layanan puskesmas seperti ruang bersalin, ruang laboratorium, ruang penyimpanan obat, dan lahan parkir.
Menurut , Heru Budi Hartono, konsep tanggul raksasa sudah didesain sejak tahun 1993 silam.
“Jakarta harus ada tanggul raksasa, bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kita harus membangun ini sesegera mungkin,” kata Heru.
Heru menambahkan,
untuk upaya mewujudkan Jakarta menuju kota global yang kompetitif Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dapat melaksanakan pengembangan kawasan bersejarah. Terlebih lagi, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan empat isu prioritas yang dituangkan dalam RKPD tahun 2025 yaitu peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintah yang adaptif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengatakan, kegiatan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan yang digelar sejak tanggal 26 Februari-7 Maret 2024 telah menghasilkan 50 usulan yang diakomodir dapat dikerjakan di tahun 2024, 919 usulan yang diakomodir pada Renja PD/UKPD tahun 2025, dan dua usulan yang diakomodir pada Renja PD/UKPD tahun 2026.
“Selain itu, ada 210 usulan yang belum dapat diakomodir karena belum menjadi prioritas wilayah dan akan masuk dalam Bank Data Musrenbang Tahun 2025 kemudian terdapat 705 usulan yang memerlukan penyesuaian kebutuhan sebagaimana hasil rekomendasi Tim Teknis UKPD dan tujuh usulan yang mengalami duplikasi,” kata Ali. Kegiatan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Utara turut dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Miftahulloh Tamary, Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Juaini, Anggota DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto, Neneng Hasanah, Oman Rohman Rakinda, jajaran Forkopimko Jakarta Utara, dan unsur terkait lainnya.(sapuji)
