Jabodetabektoday.com, Jakarta – Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta gencar menyosialisasikan kesetaraan gender kepada masyarakat.
Hal itu sebagai upaya mencegah kasus kekerasan pada anak dan perempuan yang kian marak terjadi, salah satunya didasari oleh masalah sosial budaya patriarki.
“Masyarakat kita relatif belum terbangun kesetaraan gender, perempuan yang memang lebih banyak menjadi sasaran kekerasan,” ujar Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak saat dihubungi, Selasa (16/7).
Ia juga mengimbau Dinas PPAPP DKI Jakarta menyosialisasikan peningkatan kualitas keharmonisan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. (dok.DDJP)
Tujuannya untuk memberikan layanan informasi, edukasi, dan konseling bagi keluarga dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, sehat dan sejahtera.
“Sehingga masyarakat semangat membangun pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, ada semacam edukasi dari Pemprov DKI Jakarta,” imbau Jhonny.
Selain itu, penyebarluasan data dan informasi tentang kekerasan yang terjadi di Jakarta juga perlu ditingkatkan untuk membangun kepedulian masyarakat.
“Data-data ini harus di-publish supaya masyarakat lebih hati-hati. Semua dijelaskan, modusnya seperti apa, siapa yang banyak melakukan, apakah keluarga atau di luar keluarga,” ungkap Jhonny.
Bahkan, penting juga menanamkan pola pikir kepada anak-anak, khususnya korban kekerasan agar tidak takut melaporkan peristiwa yang dialami. Apalagi pelaku adalah orang terdekat.
“Banyak masyarakat yang menganggap ini aib harus ditutupi, ini harus terbuka, mendidik masyarakt terbuka harapan kita peranan Pemprov,” tutur Jhonny.
Sebagai informasi, Dinas PPAPP DKI Jakarta mengungkap bahwa anak perempuan paling sering menjadi korban kekerasan. Sejak Januari hingga Juni 2024, terdapat total 323 anak.
