Jabodetabektoday.com, Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi pendapatan daerah DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2023 melampaui target yakni 100,57 persen atau Rp71,07 triliun.
Menurut dia, capaian itu membuktikan hasil kerja keras bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta bangkit pasca Pandemi Covid-19.
Capaian yang melampaui target itu juga menunjukan kesungguhan dan kreativitas Pemprov DKI Jakarta dalam menggali sumber pendapatan di Jakarta.
“Luar biasa! Di tengah belum pulihnya ekonomi kita karena pengaruh Covid-19, tapi pendapatan kita sudah bisa lebih dari target. Salut buat tim TAPD Pemprov DKI Jakarta,” ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7).
Di kesempatan itu, Khoirudin juga menyoroti besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2023 sebesar Rp6,54 triliun.
Menurut dia, jumlah itu terlalu besar. Apalagi perencanaan keuangan APBD tahun lalu sudah dilakukan secara matang. “Mengenai SiLPA kita yang lebih dari Rp6 triliun, itu terlalu besar. Kita sudah putuskan di Perda APBD kita yang sudah kita rencanakan, sayang kalau terjadi SiLPA,” tutur Khoirudin.
Oleh karena itu, ia berharap pada tahun 2024 pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan bisa lebih baik. Sehingga jumlah SiLPA tidak lagi sebesar tahun 2023.
Sebab, selain mempengaruhi pembangunan, besarnya SiLPA juga akan memengaruhi tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta.
“Seandainya eksekutif sigap dalam melaksanakan program, saya berharap ke depan jangan sebesar ini. Diturunkan 50 persen saja atau Rp3 triliun. Masih pantas. Jangan sampai Rp6 triliun, karena serapan yang kurang itu akan berpengaruh terhadap pembangunan, termasuk TKD (tunjangan kinerja daerah-Red) teman-teman ASN,” tutur Khoirudin.
Sebelumnya, dalam pidato penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P2APBD) 2023, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, pencapaian pendapatan daerah Rp71,07 triliun berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp49,14 triliun atau 101,44 persen dari target Rp48,44 triliun, lalu pendapatan transfer Rp20,16 triliun atau 99,68 persen dari target Rp20,22 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp1,77 triliun atau 88,46% persen dari target Rp1,99 triliun.
“Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp71,07 triliun atau setara 100,57 persen melebihi rencana yang ditargetkan sebesar Rp70,66 triliun,” tandas Heru.
ASN Siap Pertahankan WTP
Pemprov DKI Jakarta kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
Saat predikat tersebut diberikan BPK RI, seluruh hadirin di ruang rapat paripurna bertepuk tangan dan gembira. Artinya kinerja dan pertanggungjawaban keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI selama satu tahun sangat baik.
Lilis Murayani, ASN pada Seksi Pemerintahan di salah satu kecamatan mengaku senang atas pencapaian yang dinilai membanggakan ini dan berharap bisa terus dipertahankan.
“Senang sekali dan kalau bisa kedepannya kita mempertahankannya dan mendapatkan kembali penghargaan ini. Harapan untuk kedepannya, karena kita sudah jadi yang terbaik, semoga yang kurang bisa diperbaiki agar bisa jadi yang terbaik lagi,” ujar Lilis di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7).
Di kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI atas kinerja hingga membawa Jakarta kembali meraih WTP ke tujuh kali berturut-turut sejak Tahun 2017.
“Saya ucapkan terima kasih disertai apresiasi dan kebanggaan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah melakukan berbagai upaya perbaikan dan menindaklanjuti temuan BPK RI,” kata Heru.
Ia berharap, WTP bisa menjadi penyemangat ASN untuk terus memperbaiki kinerja, pengelolaan keuangan, dan peningkatan layanan kepada masyarakat.
“Pencapaian ini menjadi penyemangat untuk terus melakukan peningkatan dan mempertahankan keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” tandas Heru.
