Jabodetabektoday. com – Bogor Kota – Kian hari Biskita masih dibutuhkan masyarakat Kota Bogor, terutama untuk transportasi aktivitas berangkat bekerja dan bersekolah.
Namun, nasib Biskita belum menentu di Kota Bogor 2025 setelah Pemerintah Pusat tidak lagi mensubsidinya. Namun Pemkot Bogor menyanggupi subsidi Biskita, sedang DPRD merasa keberatan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyatakan kesiapannya mensubsidi Biskita Trans Pakuan saat program Buy The Service (BTS) diambil alih oleh pemerintah daerah pada 2025 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri justru mempertanyakan kesiapan anggaran Pemkot Bogor mensubsidi BisKita. Apalagi, setiap tahunnya pemerintah selalu mengalami defisit anggaran.
Belum lagi, kata Saeful, Pemkot Bogor harus menanggung beban hutang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp31,9 miliar, dan harus dicicil selama delapan tahun, yang dimulai pada 2023 lalu.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyatakan kesiapannya mensubsidi Biskita Trans Pakuan saat program Buy The Service (BTS) diambil alih oleh pemerintah daerah pada 2025 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri justru mempertanyakan kesiapan anggaran Pemkot Bogor mensubsidi BisKita. Apalagi, setiap tahunnya pemerintah selalu mengalami defisit anggaran.
Belum lagi, kata Saeful, Pemkot Bogor harus menanggung beban hutang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp31,9 miliar, dan harus dicicil selama delapan tahun, yang dimulai pada 2023 lalu.
Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sosial mengatakan, pihaknya sudah alokasikan 56 Milyar rupiah untuk anggaran Biskita, tinggal bagaimana persetujuan DPRD dalam hal ini.
“Dana untuk Biskita sudah kami alokasikan. Kami alokasikan Rp 56 miliar, tapi akan dibahas dengan DPRD karena harus ada pengalihan pola dari pusat APBN,” ujar Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah. (Hais)
