JAKARTA – Presiden Jokowi baru saja merilis bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjudul mitigasi risiko pangan untuk 18,8 juta penerima dan setiap penerima akan mendapatkan BLT dengan total Rp600 ribu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran untuk bansos pada APBN 2024 naik sebesar Rp20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu mencapai Rp476 triliun.
“Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp496 triliun jadi beda Rp20 triliun, ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor tetapi poin saya angka Rp476 triliun tahun lalu dan Rp496 triliun tahun ini,” ujarnya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK.
Selain itu, sejumlah pengamat merasa khawatir jika bansos yang akan digunakan untuk kepentingan menggaet pemilih dalam kontestasi pemilihan presiden. Namun, Sri Mulyani mengatakan bahwa bansos merupakan program yang memang sudah dianggarkan dalam APBN.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa bansos dilakukan dengan mekanisme melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Adapun terdapat daftar beberapa bansos yang akan cair pada Februari 2024 meliputi, bansos PKH dan Kartu Sembako, bansos beras 10 kg, dan BLT Rp200.000.
“Saya ingin menekankan pada teman-teman media, bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama,” tutupnya.
