Jabodetabektoday.com, JAKARTA- Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan tema ‘Optimalisasi Peran DPRD Dalam Mendukung Pilkada Serentak yang Demokratis dan Berkualitas’ di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis(30/5).
Menurut Ketua ASDEPSI Augustinus, tujuan dari diselenggarakannya Rakernas tersebut, dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang aman, nyaman, demokratis dan berkualitas.
“ADPSI kali ini mengangkat tema untuk penyelenggaraan pemilu serentak khususnya Pilkada ini berjalan dengan baik,” kata Augustinus.
Augustinus menjelaskan, dalam Rakernas ada beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber untuk membahas isu-isu strategis terkait politik di provinsi maupun di kabupaten/ kota.
“Agenda kedua yaitu mengangkat isu-isu strategis terkait politik baik di pusat maupun di daerah,” ujar Augustinus.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Bali I Gede Indra Dewa Putra menjadi moderator yang memandu jalannya Rakernas.
Sementara materi tentang peran ADPSI dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 disampaikan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Yasoaro Zai.
Sedangkan materi terkait dengan Pasal 15 A ayat (1) Peraturan Pemerintah( PP) Nomor 20/2022 tentang Penjualan Barang Milik Negara atau Daerah berupa Kendaraan Dinas disampaikan oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milk Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Jona Maria Mantow.
Nantinya, usulan yang disampaikan oleh pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD seluruh Indonesia akan dibuat sebagai rekomendasi untuk diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri dengan harapan persoalan dan permasalahan yang terjadi di provinsi maupun kabupaten dan kota dapat segera diselesaikan.
“Kami sudah merangkum hasil usulan dari pimpinan DPRD seluruh Indonesia, nah ini akan kami buat dalam suatu rekomendasi dan kami akan usulkan ke Menteri Dalam Negeri bahkan kita tembuskan ke Bapak Presiden Republik Indonesia,” jelas Augustinus.
Sementara, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Yasoaro Zai berharap, ADPSI dan ASDEPSI dapat menjadi elemen pendukung keberhasilan Pilkada serentak tahun 2024.
“Di asosiasi kami berharap sekali Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini pemerintah berperan dalam hal pengawasan, pengontrolan terutama nanti pada hari H (Pilkada),” kata Yasoaro. (Sapuji)
