BPS Jakpus Adakan Evaluasi dan Konfirmasi Data Podes untuk 8 Kecamatan

Jabodetabektoday.com, JAKARTA- Pihak Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan evaluasi pendataan potensi desa (podes) dengan mengumpulkan perwakilan dari delapan kecamatan wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Selasa (28/5).

Menurut Kepala BPS Jakarta Pusat Undich Sadewo Sunu, ada evaluasi dan konfirmasi karena data podes akan menjadi living dokument data kelurahan.

“Kemari juga telah dilakukan pengisian data oleh teman-teman kelurahan dan saat ini kita akan melakukan evaluasi dan konfirmasi ulang data yang telah diinput,” kata Sadewo.

“Apa yang kami laksanakan ini untuk dapat mempunyai data yang benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada,” lanjut Sadewo.

Sadewo menghimbau, pihak kecamatan yang ada diwilayah Jakpus untuk koordinasi dengan pihak kelurahan agar bisa berlian baik masalah BPS.

“Saya juga mengimbau teman-teman dari kecamatan yang kita undang untuk dapat meneruskan ke tiap kelurahan masing-masing. Nantinya juga dari pihak BPS akan melakukan koordinasi dengan kelurahan,” jelasnya.

Sadewo berharap dengan ada saling menjaga data kualitas kelurahan sehingga podes-nya bisa sejalan. “Harapannya data yang sudah baik ini bisa di mentennens oleh kelurahan sehingga jika ada pendataan lagi mereka tinggal mengupdate data yang sudah ada,” pungkas Sadewo.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat Ishran Prasetyawan menambahkan, ini merupakan kolaborasi antara BPS dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat pada tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perkembangan data statistik yang ada di wilayah Jakarta Pusat.

“Nantinya ini akan menjadi database kami di Tingkat Kota maupun Provinsi dalam mengambil suatu kebijakan-kebijakan untuk mengefisiensi waktu, anggaran, dan juga tenaga,” katanya.
Dia mengatakan, dalam evaluasi ini sampai kepada data yang valid baik perkembangan dan kekurangan suatu kelurahan untuk bisa melengkapi kebijakan yang akan diambil baik pertahun, perlima tahun, atau jangka panjang.

“Kota, kecamatan, dan kelurahan perlu melibatkan stakeholder yang ada di tingkat bawah khususnya RT dan RW. Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi momentum untuk melengkapi data yang harus dilengkapi sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan,” pungkasnya.sapuji

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *